Menggagas Solusi Dampak Perubahan Harga BBM terhadap Aktivitas Nelayan

Oleh:

YUDI WAHYUDIN
Direktur Institute for Applied Sustainable Development (IASD)


Sektor kelautan dan perikanan dalam kurun waktu sewindu terakhir ini telah menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional dan diharapkan dapat menjadi prime mover pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa program pembangunan kelautan dan perikanan telah diupayakan, diantaranya melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, gerbang mina bahari, sampai pada program revitalisasi kelautan dan perikanan.

Perikanan merupakan tulang punggung pertama pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia. Sektor ini selain memberikan kontribusi paling besar terhadap pembangunan wilayah pesisir, di lain sisi juga mampu menyerap banyak tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja terbesar diberikan oleh kegiatan perikanan tangkap, baik pada skala subsisten maupun industri. Penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 250 juta jiwa, 60 persen diantaranya tinggal di wilayah pesisir dan 90 persen penduduk yang tinggal di wilayah pesisir bergerak dan berusaha di sektor perikanan. Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai service provider dan service arranger harus lebih dioptimalkan dan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir di Indonesia.

Pengembangan perikanan yang telah berjalan selama ini seyogyanya memerlukan suatu kebijakan pengelolaan yang tepat dan sesuai dengan karakteristik sumberdaya perikanan itu sendiri, seperti daerah penangkapan, jenis sumberdaya ikan serta keragaman pelaku bisnis perikanan dan armada penangkapan ikan di wilayah Indonesia. Selama ini pemanfaatan sumberdaya ikan yang dilakukan oleh sebagian besar nelayan lebih ditekankan pada kepentingan jangka pendek dengan besaran manfaat yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan nilai jangka panjang.

Umumnya nelayan berlomba-lomba untuk dapat menangkap ikan lebih banyak (high volume) agar dapat memperoleh manfaat yang lebih besar, sehingga menstimulasi adanya upaya peningkatan teknologi penangkapan. Di sisi lain, nelayan yang menangkap ikan semakin bertambah jumlahnya, sehingga semakin menstimulasi munculnya persaingan dalam mendapatkan hasil tangkapan. Dampaknya tekanan terhadap sumberdaya ikan semakin besar, sehingga menimbulkan degradasi sumberdaya ikan secara besar-besaran. Fenomena ini terjadi di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Perairan Laut Jawa dan Selat Sundang serta Perairan Selat Malaka. Di kedua wilayah perairan ini diduga telah mengalami lebih tangkap (over-fishing) yang salah satunya diduga akibat semakin banyaknya nelayan yang menangkap ikan di perairan ini.

Berkembangnya aktivitas penangkapan ikan di perairan Indonesia memberikan stimulans kepada pada investor perikanan, baik pada industri perikanan skala kecil, menengah maupun besar. Perkembangan investasi perikanan semakin membuka peluang penyerapan tenaga kerja, sehingga memudahkan pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Berkembangnya sektor ini juga memberikan stimulans kepada investor lain untuk membuka peluang investasi di bidang sarana dan prasarana produksi seperti perdagangan perlengkapan melaut, industri perkapalan, pengolahan, dan sebagainya, termasuk penyediaan bahan bakar minyak.

Investasi dalam penyediaan BBM merupakan salah satu investasi turunan dari perkembangan perikanan tangkap. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50 persen dari biaya ekstraksi per unit upaya adalah biaya yang dikeluarkan untuk BBM, sehingga dapat dibayangkan berapa besar pengeluaran nelayan yang harus disiapkan untuk penyediaan kebutuhan BBM ini. Sebagai ilustrasi, jika rata-rata nelayan Jawa Barat menggunakan bahan bakar minyak sebanyak 5 liter saja per kali upaya, sedangkan jumlah armada perikanan di wilayah ini mencapai 3.000 unit dengan tingkat upaya per tahun rata-rata sebanyak 160 unit upaya, maka kebutuhan BBM selama setahun di Jawa Barat dapat mencapai 2.400.000 liter atau sebanyak 200.000 liter per bulan atau sekitar 6.666,67 liter per hari.

Ironisnya, harga BBM pernah mengalami kenaikan hingga berlipat-lipat, kendati kemudian turun kembali. Dampak kenaikan BBM sangat luar biasa, karena kenaikan ini sangat memukul investasi perikanan, terlebih industri perikanan skala kecil. Naiknya harga BBM berkorelasi positif terhadap peningkatan biaya ekstraksi per unit upaya. Selain itu, kenaikan harga BBM ini juga menstimulans harga barang-barang olahan dan alat-alat penangkapan untuk naik. Akibatnya, biaya ekstaksi per unit upaya menjadi semakin membengkak. Bengkaknya biaya ekstraksi ini tidak dibarengi dengan kenaikan harga dan volume tangkapan ikan, sehingga dapatlah dibayangkan berapa rupiah yang dapat diperoleh nelayan untuk dibawa ke rumah dan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Selain itu, bukan tidak mungkin nelayan yang mempunyai keterbatasan modal terancam tidak melaut atau bahkan gulung tikar.

Hilangnya kesempatan melaut dan berhentinya usaha perikanan memberikan dampak terhadap munculnya peningkatan pengangguran dan kemiskinan, terutama keluarga nelayan. Akibatnya, ancaman munculnya kerawanan pangan dan kerawanan sosial menjadi lebih terbuka. Ancaman ini seyogyanya diantisipasi oleh pihak terkait. Di sinilah peran pemerintah selaku institusi formal untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka menanggulangi permasalahan yang ada. Pemerintah seyogyanya menyiapkan beberapa instrumen solusi dampak kenaikan BBM bagi aktivitas nelayan. Dalam hal ini, penulis menyarankan beberapa langkah yang sedianya dilakukan oleh pemerintah untuk membuat instrumen solusi tersebut.

Pertama, mengidentifikasi sentra-sentra produksi perikanan yang terkena dampak perubahan harga BBM. Identifikasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana, kenaikan BBM berdampak pada produksi perikanan, karena produksi sangat berkaitan dengan input produksi yang dilakukan, seperti tingkat upaya dan biaya ekstraksi. Seperti telah disampaikan, bahwa besarnya biaya input produksi dari faktor BBM adalah sebesar 50 persen ditambah dampak turunan terhadap penyediaan ransum yang biasanya juga berkorelasi positif dengan kenaikan harga BBM. Hasil identifikasi dapat digunakan sebagai bahan instrumen solusi darimana pemerintah harus memulai penanggulangan dampak ini.

Kedua, mengidentifikasi peluang-peluang usaha alternatif yang dapat diadopsi masyarakat nelayan. Identifikasi ini dilakukan untuk mengetahui adakah peluang usaha lain yang dapat dilakukan jika hanya jika aktivitas perikanan yang diusahakan sudah tidak memungkinkan lagi akibat tinggi biaya input produksi (high cost) dan menyebabkan in-efficiency usaha. Peluang usaha alternatif harus dirancang dengan tidak menimbulkan permasalahan baru, sehingga perlu dikaji secara komprehensif dari mulai kajian aspek produksi, pasca produksi, distribusi dan pemasaran hasil produksinya.

Ketiga, menyusun rencana aksi penanggulangan dampak kenaikan BBM terdapat aktivitas nelayan secara aspiratif. Rencana aksi harus disusun berdasarkan skema jangka pendek (crash program) dan jangka panjang. Skema jangka pendek diberikan agar masyarakat nelayan dapat segera keluar dari permasalahan dasar yang melilitnya sekarang, yaitu tidak bisa melaut, tidak ada nafkah, terancam pangan dan rawan sosial. Sepertinya, skema ini telah diangkat secara nasional melalui pembagian dana kompensasi BBM, kendati masih banyak persoalan yang timbul kemudian akibat proses penentuan sasarannya tidak transparan dan terkesan pilih kasih. Skema jangka panjang disusun untuk menghasilkan program yang lebih mendidik dan mengantarkan nelayan menjadi lebih suitable terhadap berbagai persoalan ke depan seperti halnya kenaikan BBM ini. Program alih profesi atau alih teknologi dapat menjadi salah satu model yang dapat diadopsi dalam skema jangka panjang ini. Alih profesi diperuntukkan bagi nelayan yang memang tidak mampu keluar dari persoalan pada tataran skema jangka pendek, sedangkan alih teknologi diperuntukkan bagi nelayan yang mulai bangkit melalui skema jangka pendek kendati masih terseok-seok. Dalam hal ini, pemerintah harus bisa mencari alternatif teknologi penangkapan yang efisien tetapi tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya ikan. Efisien dalam hal ini lebih ditekankan pada aspek biaya input produksi (cost of extraction per unit effort).

Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi harus dilakukan secara aspiratif dan partisipatif. Hal ini dilakukan agar terbangun rasa memiliki (sense of belonging) nelayan terhadap kegiatan disamping kegiatannya menjadi lebih adaptif dan mengena pada sasaran. Pembangunan image nelayan ini harus dimulai sejak awal melalui beragam pelibatan nelayan dalam setiap kegiatan secara sekuensial, seperti pada kegiatan persiapan, pelaksanaan, monitoring sampai evaluasi kegiatan. Metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan seyogyanya dilakukan melalui sosialisasi dan partisipasi aktif nelayan serta didukung oleh pemberian stimulans kegiatan yang diarahkan pada kemandirian program serta monitoring dan evaluasi yang juga melibatkan partisipasi aktif nelayan.

Pada bagian penutup tulisan ini, sekali lagi penulis sampaikan bahwa kenaikan harga BBM sangat besar dampaknya terhadap sektor perikanan, khususnya perikanan tangkap. Bahkan pada tataran tertentu dapat membunuh aktivitas nelayan dan menimbulkan kerawanan pangan dan sosial. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil peran dan bekerja lebih ekstra melalui berbagai instrumen solusi. Dalam hal ini penulis menyarankan tiga hal dalam rangka penyusunan instrumen, yaitu (i) melakukan identifikasi sentra produksi perikanan, (ii) identifikasi peluang usaha alternatif dan (iii) menyusun rencana aksi penanggulangan dampak secara terpadu dan aspiratif. Kunci keberhasilan pelaksanaan rencana aksi adalah pelibatan masyarakat dalam setiap kegiatan.

Institute for Applied Sustainable Development (IASD)
Jl. Bhayangkara I No.26, Sindangbarang, Bogor-16117, INDONESIA
Telp. 0062 251 8422735
Fax. 0062 251 8422735
HP. 0062 812 11000 90

Menyoal Pengembangan Produk Perikanan Spesifik Daerah

Oleh:
Yudi Wahyudin
Direktur Institute for Applied Susnainable Development (IASD)


Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dewasa ini telah, sedang dan akan terus berupaya untuk mengembangkan wilayah pesisir, terutama desa-desa pesisir melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP). Namun demikian, upaya ini masih harus terus disempurnakan karena masih banyak yang dilakukan hanya untuk mengejar target program saja. Misalnya saja, pada beberapa daerah yang ada program PEMP-nya disinyalir menemui kegagalan yang disebabkan oleh kurang siapnya pendamping pekerjaan dalam melakukan tugas dan kewajibannya.

Sejalan dengan misi DKP untuk mengembangkan desa-desa pesisir, maka penulis berharap dapat urun saran kepada DKP selaku institusi formal agar dalam pengembangan desa-desa pesisir ini diawali terlebih dahulu dengan mengkaji secara holistik desa-desa pesisir yang akan dikembangkan berdasarkan keadaan potensi, isu dan permasalahan yang ada (SDA, SDM, Insfrastruktur, Sosekbud, dan sebagainya).

Dalam program pengembangan desa-desa pesisir seyogyanya seluruh komponen tersebut diidentifikasi saling terkait dalam rangka mendukung proses pengkajian present condition, sehingga kebijakan, strategi dan program pembangunan yang akan diterapkan seoptimal mungkin dapat menekan bias informasi yang mungkin dapat ditimbulkan.

Adalah suatu upaya yang bijaksana bilamana dalam rangka pembangunan dan pengembangan desa-desa di kawasan pesisir, diawali dengan melakukan proses pengkajian terhadap potensi-potensi dasar yang ada dan dimiliki oleh desa-desa pesisir tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan agar fungsi-fungsi dasar kawasan pesisir, seperti (i) mendukung kegiatan sebagai sumber kehidupan; (ii) keindahan dengan keramahan; (iii) sumber bahan baku, dan (iv) penampungan limbah; benar-benar memberikan arti yang sebenarnya bagi nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya. Sehingga, upaya pengelolaannya dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Tujuan dasar identifikasi potensi pengembangan desa-desa pesisir adalah untuk mengetahui tingkat sosial ekonomi masyarakat, kondisi sosial budaya, keadaan lingkungan, sumber-sumber pendapatan, kelembagaan serta prasarana dan sarana pendukung ekonomi masyarakat di kawasan pesisir. Tujuan dan upaya tersebut lebih merupakan suatu upaya pengkajian yang mengarah kepada upaya untuk melihat potensi, isu dan permasalahan dasar yang terdapat di masing-masing desa pesisir, sehingga dapat diidentifikasi kelebihan, kelemahan, peluang dan ancamannya.

Hasil dari identifikasi tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan pemerintah dalam melakukan fungsi pengawasan dan penataan pembangunan ekonomi di kawasan pesisir. Pelaksanaan fungsi dan penataan tersebut dilakukan melalui pendekatan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan ekologi yang berbasis pada partisipasi masyarakat. Pada gilirannya diharapkan akan menuntun penentu kebijakan (decision maker) untuk membuat arah kebijakan, strategi dan pengembangan program yang sesuai dengan kondisi terkini masyarakat pesisir di masa mendatang.

Identifikasi potensi pengembangan desa-desa pesisir, menurut hemat penulis akan lebih efektif bilamana dilakukan dengan menggunakan pendekatan PRA (participatory rural appraisal) yang dikombinasikan dengan RRA (rapid rural appraisal). PRA adalah salah satu metode pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang optimal secara partisipatif. Dalam hal ini teknik penggalian informasinya dapat dilakukan dengan menggunakan metode Androgogi, yaitu sebuah metode penggalian informasi yang didekati melalui teknik perencanaan yang dipetakan secara bersama (meta-plan) oleh peserta forum.

Sedangkan RRA adalah salah satu metode pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara cepat dengan melihat secara visual dan berdasarkan professional judgment dari orang yang melakukan penggalian informasi dengan metode ini. Tentunya, penggalian informasi dengan dua metode tersebut harus didukung dengan data dan informasi ilmiah dalam rangka melihat secara holistik keuntungan dan kerugian secara ekonomi dan ekologi dari kegiatan yang akan dilakukan.

Di Oita – Jepang, telah dikembangkan suatu upaya pengembangan desa dengan melihat faktor kekuatan lokal (local strengthen development) sebagai basis pengembangan. Hal ini dapat diindikasikan bahwa upaya pengembangan desa dilakukan dengan melihat prioritas utama dari sekian kekuatan yang dimiliki sendiri oleh sebuah desa (local strengthen) untuk membangun desa itu sendiri. Dimana dalam penerapannya, setiap desa di Jepang, diwajibkan untuk memilih salah satu produk yang akan dijadikan sebagai komoditi unggulan desanya. Istilahnya adalah one village for one product, artinya bahwa satu desa akan menghasilkan satu produk yang menjadi komoditi unggulan dari desa tersebut.

Jika dicermati secara singkat, adalah bukan sesuatu hal yang mustahil bilamana apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Oita – Jepang juga dapat diterapkan di Indonesia. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa komoditas utama dari desa-desa pesisir biasanya berupa produk hasil perikanan. Oleh karena itu, bisa saja produk unggulan dari desa tersebut berupa produk olahan hasil perikanan.

Namun demikian, untuk kasus pesisir Indonesia, bisa saja cakupan wilayah pengembangannya diperluas dari cakupan desa menjadi cakupan daerah (kabupaten/kota) atau bahwa tingkat regional (lebih dari satu kabupaten/kota). Hanya tetap saja prinsip model pengembangannya sama yaitu satu wilayah untuk satu produk (one region for one product). Misalnya saja, kita mengenal dengan familiar bahwa “teri medan” merupakan salah satu produk andalan dari daerah Sumatera Utara, “pindang bandeng Kal-Tim” merupakan salah satu produk unggulan daerah Kalimantan Timur, “mutiara” merupakan salah satu produk unggulan dari daerah-daerah di wilayah Indonesia bagian timur, dan sebagainya.

Adalah bukan sebuah keniscayaan bilamana suatu kegiatan atau program atau apa saja benar-benar datang dari buah pemikiran atau usulan masyarakat, maka kegiatan/program tersebut akan dapat berjalan dengan baik. Minimal masyarakat mempunyai kerelaan untuk melakukan kegiatan tersebut karena kegiatan/program tersebut diusulkan sendiri oleh masyarakat. Dalam hal ini rasa memiliki (sense of belonging) masyarakat terhadap kegiatan/program tersebut akan signifikan terlihat.

Selama ini, bilamana masyarakat kurang perduli dengan beragam macam program pemerintah adalah lebih disebabkan oleh kurangnya rasa memiliki. Hal ini lebih dikarenakan program pemerintah tersebut hanya bersifat sementara dan tidak dibarengi dukungan lain seperti misalnya pemberian pelatihan-pelatihan yang secara optimal dapat mendukung keberlangsungan program, baik pelatihan teknis, manajerial, keuangan, pemasaran, dan sebagainya. Sehingga terjadi fenomena bahwa program hanya berlangsung seiring dengan masih berjalannya suatu proyek, sehingga suatu ketika bilamana waktu pelaksanaan proyek selesai, maka program tersebut juga akan berhenti dengan sendirinya.

Oleh karena itu, dalam rangka menjaga keberlangsungan suatu program, maka seoptimal mungkin bahwa program tersebut harus diarahkan datang dari masyarakat yang dikuatkan secara ilmiah dengan melihat keuntungan dan kerugiaan secara ekonomi dan ekologi. Selain dibarengi dengan pelatihan-pelatihan yang mendukung keberlangsungan program, penting pula dilakukan pengawasan (monitoring) yang terprogram dalam pelaksanaan action plan serta program kerja yang berkelanjutan dan tidak setengah-setengah.

Apa yang dicitakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan selaku instansi pemerintah yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan, untuk membangun dan mengembangkan sektor ini adalah suatu hal yang patut dihargai dan diberikan respon positif berupa dukungan partnership dari berbagai lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Walaupun konsep dan implementasi program ini masih belum menunjukkan arah yang adaptif bagi nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya. Namun sebagai sebuah program nasional, hal ini perlu dicermati dan diarahkan agar dapat berhasil dan bernilai guna. Oleh karena itu, sekali lagi penulis berharap pengalaman Oita – Jepang dapat menjadi masukan penting bagi para pembuat keputusan (decision maker) untuk secara bersama membangun dan mengembangkan sektor kelautan sebagai salah satu prime mover pembangunan nasional.

Institute for Applied Sustainable Development (IASD)
Jl. Bhayangkara I No.26, Sindangbarang, Bogor-16117, INDONESIA
Telp. 0062 251 8422735
Fax. 0062 251 8422735
HP. 0062 812 11000 90

Pengembangan SDM Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Rendahnya pendidikan SDM petani, pekebun dan nelayan acap kali menjadi kambing hitam gagalnya rakyat mengadopsi teknologi yang diperkenalkan penyuluh dan atau pembina comdev (community development) kepada masyarakat.  Rakyat terus didesak untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya melalui berbagai jenjang pendidikan.  Bahkan begitu banyak model penguatan kapasitas dan kapabilitas dilakukan sebagai jembatan atas jurang pemisah antara teknologi dan kapasitas SDM rakyat dalam upaya mewujudkan masyarakat yang siap mengadopsi teknologi yang diintroduksi kepada rakyat.

Apa yang harus dilakukan saat ini seyogianya didasarkan atas kebutuhan dan hajat hidup rakyat banyak.  Oleh karena itu, desain strategi implementasi pengembangan SDM seoptimal mungkin harus didasarkan atas partisipasi, kompetensi dan kebutuhan riil masyarakat.

Yudi Wahyudin, SPi., MSi.
Director
Institute for Applied Sustainable Development (IASD)
Jl. Bhayangkara I No.26, Sindangbarang, Bogor-16117, INDONESIA
Telp. 0062 251 8422735
Fax. 0062 251 8422735
HP. 0062 812 11000 90