Oleh:
Yudi Wahyudin
Direktur Institute for Applied Susnainable Development (IASD)
Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dewasa ini telah, sedang dan akan terus berupaya untuk mengembangkan wilayah pesisir, terutama desa-desa pesisir melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP). Namun demikian, upaya ini masih harus terus disempurnakan karena masih banyak yang dilakukan hanya untuk mengejar target program saja. Misalnya saja, pada beberapa daerah yang ada program PEMP-nya disinyalir menemui kegagalan yang disebabkan oleh kurang siapnya pendamping pekerjaan dalam melakukan tugas dan kewajibannya.
Sejalan dengan misi DKP untuk mengembangkan desa-desa pesisir, maka penulis berharap dapat urun saran kepada DKP selaku institusi formal agar dalam pengembangan desa-desa pesisir ini diawali terlebih dahulu dengan mengkaji secara holistik desa-desa pesisir yang akan dikembangkan berdasarkan keadaan potensi, isu dan permasalahan yang ada (SDA, SDM, Insfrastruktur, Sosekbud, dan sebagainya).
Dalam program pengembangan desa-desa pesisir seyogyanya seluruh komponen tersebut diidentifikasi saling terkait dalam rangka mendukung proses pengkajian present condition, sehingga kebijakan, strategi dan program pembangunan yang akan diterapkan seoptimal mungkin dapat menekan bias informasi yang mungkin dapat ditimbulkan.
Adalah suatu upaya yang bijaksana bilamana dalam rangka pembangunan dan pengembangan desa-desa di kawasan pesisir, diawali dengan melakukan proses pengkajian terhadap potensi-potensi dasar yang ada dan dimiliki oleh desa-desa pesisir tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan agar fungsi-fungsi dasar kawasan pesisir, seperti (i) mendukung kegiatan sebagai sumber kehidupan; (ii) keindahan dengan keramahan; (iii) sumber bahan baku, dan (iv) penampungan limbah; benar-benar memberikan arti yang sebenarnya bagi nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya. Sehingga, upaya pengelolaannya dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.
Tujuan dasar identifikasi potensi pengembangan desa-desa pesisir adalah untuk mengetahui tingkat sosial ekonomi masyarakat, kondisi sosial budaya, keadaan lingkungan, sumber-sumber pendapatan, kelembagaan serta prasarana dan sarana pendukung ekonomi masyarakat di kawasan pesisir. Tujuan dan upaya tersebut lebih merupakan suatu upaya pengkajian yang mengarah kepada upaya untuk melihat potensi, isu dan permasalahan dasar yang terdapat di masing-masing desa pesisir, sehingga dapat diidentifikasi kelebihan, kelemahan, peluang dan ancamannya.
Hasil dari identifikasi tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan pemerintah dalam melakukan fungsi pengawasan dan penataan pembangunan ekonomi di kawasan pesisir. Pelaksanaan fungsi dan penataan tersebut dilakukan melalui pendekatan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan ekologi yang berbasis pada partisipasi masyarakat. Pada gilirannya diharapkan akan menuntun penentu kebijakan (decision maker) untuk membuat arah kebijakan, strategi dan pengembangan program yang sesuai dengan kondisi terkini masyarakat pesisir di masa mendatang.
Identifikasi potensi pengembangan desa-desa pesisir, menurut hemat penulis akan lebih efektif bilamana dilakukan dengan menggunakan pendekatan PRA (participatory rural appraisal) yang dikombinasikan dengan RRA (rapid rural appraisal). PRA adalah salah satu metode pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang optimal secara partisipatif. Dalam hal ini teknik penggalian informasinya dapat dilakukan dengan menggunakan metode Androgogi, yaitu sebuah metode penggalian informasi yang didekati melalui teknik perencanaan yang dipetakan secara bersama (meta-plan) oleh peserta forum.
Sedangkan RRA adalah salah satu metode pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara cepat dengan melihat secara visual dan berdasarkan professional judgment dari orang yang melakukan penggalian informasi dengan metode ini. Tentunya, penggalian informasi dengan dua metode tersebut harus didukung dengan data dan informasi ilmiah dalam rangka melihat secara holistik keuntungan dan kerugian secara ekonomi dan ekologi dari kegiatan yang akan dilakukan.
Di Oita – Jepang, telah dikembangkan suatu upaya pengembangan desa dengan melihat faktor kekuatan lokal (local strengthen development) sebagai basis pengembangan. Hal ini dapat diindikasikan bahwa upaya pengembangan desa dilakukan dengan melihat prioritas utama dari sekian kekuatan yang dimiliki sendiri oleh sebuah desa (local strengthen) untuk membangun desa itu sendiri. Dimana dalam penerapannya, setiap desa di Jepang, diwajibkan untuk memilih salah satu produk yang akan dijadikan sebagai komoditi unggulan desanya. Istilahnya adalah one village for one product, artinya bahwa satu desa akan menghasilkan satu produk yang menjadi komoditi unggulan dari desa tersebut.
Jika dicermati secara singkat, adalah bukan sesuatu hal yang mustahil bilamana apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Oita – Jepang juga dapat diterapkan di Indonesia. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa komoditas utama dari desa-desa pesisir biasanya berupa produk hasil perikanan. Oleh karena itu, bisa saja produk unggulan dari desa tersebut berupa produk olahan hasil perikanan.
Namun demikian, untuk kasus pesisir Indonesia, bisa saja cakupan wilayah pengembangannya diperluas dari cakupan desa menjadi cakupan daerah (kabupaten/kota) atau bahwa tingkat regional (lebih dari satu kabupaten/kota). Hanya tetap saja prinsip model pengembangannya sama yaitu satu wilayah untuk satu produk (one region for one product). Misalnya saja, kita mengenal dengan familiar bahwa “teri medan” merupakan salah satu produk andalan dari daerah Sumatera Utara, “pindang bandeng Kal-Tim” merupakan salah satu produk unggulan daerah Kalimantan Timur, “mutiara” merupakan salah satu produk unggulan dari daerah-daerah di wilayah Indonesia bagian timur, dan sebagainya.
Adalah bukan sebuah keniscayaan bilamana suatu kegiatan atau program atau apa saja benar-benar datang dari buah pemikiran atau usulan masyarakat, maka kegiatan/program tersebut akan dapat berjalan dengan baik. Minimal masyarakat mempunyai kerelaan untuk melakukan kegiatan tersebut karena kegiatan/program tersebut diusulkan sendiri oleh masyarakat. Dalam hal ini rasa memiliki (sense of belonging) masyarakat terhadap kegiatan/program tersebut akan signifikan terlihat.
Selama ini, bilamana masyarakat kurang perduli dengan beragam macam program pemerintah adalah lebih disebabkan oleh kurangnya rasa memiliki. Hal ini lebih dikarenakan program pemerintah tersebut hanya bersifat sementara dan tidak dibarengi dukungan lain seperti misalnya pemberian pelatihan-pelatihan yang secara optimal dapat mendukung keberlangsungan program, baik pelatihan teknis, manajerial, keuangan, pemasaran, dan sebagainya. Sehingga terjadi fenomena bahwa program hanya berlangsung seiring dengan masih berjalannya suatu proyek, sehingga suatu ketika bilamana waktu pelaksanaan proyek selesai, maka program tersebut juga akan berhenti dengan sendirinya.
Oleh karena itu, dalam rangka menjaga keberlangsungan suatu program, maka seoptimal mungkin bahwa program tersebut harus diarahkan datang dari masyarakat yang dikuatkan secara ilmiah dengan melihat keuntungan dan kerugiaan secara ekonomi dan ekologi. Selain dibarengi dengan pelatihan-pelatihan yang mendukung keberlangsungan program, penting pula dilakukan pengawasan (monitoring) yang terprogram dalam pelaksanaan action plan serta program kerja yang berkelanjutan dan tidak setengah-setengah.
Apa yang dicitakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan selaku instansi pemerintah yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan, untuk membangun dan mengembangkan sektor ini adalah suatu hal yang patut dihargai dan diberikan respon positif berupa dukungan partnership dari berbagai lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah.
Walaupun konsep dan implementasi program ini masih belum menunjukkan arah yang adaptif bagi nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya. Namun sebagai sebuah program nasional, hal ini perlu dicermati dan diarahkan agar dapat berhasil dan bernilai guna. Oleh karena itu, sekali lagi penulis berharap pengalaman Oita – Jepang dapat menjadi masukan penting bagi para pembuat keputusan (decision maker) untuk secara bersama membangun dan mengembangkan sektor kelautan sebagai salah satu prime mover pembangunan nasional.
Yudi Wahyudin
Direktur Institute for Applied Susnainable Development (IASD)
Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dewasa ini telah, sedang dan akan terus berupaya untuk mengembangkan wilayah pesisir, terutama desa-desa pesisir melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP). Namun demikian, upaya ini masih harus terus disempurnakan karena masih banyak yang dilakukan hanya untuk mengejar target program saja. Misalnya saja, pada beberapa daerah yang ada program PEMP-nya disinyalir menemui kegagalan yang disebabkan oleh kurang siapnya pendamping pekerjaan dalam melakukan tugas dan kewajibannya.
Sejalan dengan misi DKP untuk mengembangkan desa-desa pesisir, maka penulis berharap dapat urun saran kepada DKP selaku institusi formal agar dalam pengembangan desa-desa pesisir ini diawali terlebih dahulu dengan mengkaji secara holistik desa-desa pesisir yang akan dikembangkan berdasarkan keadaan potensi, isu dan permasalahan yang ada (SDA, SDM, Insfrastruktur, Sosekbud, dan sebagainya).
Dalam program pengembangan desa-desa pesisir seyogyanya seluruh komponen tersebut diidentifikasi saling terkait dalam rangka mendukung proses pengkajian present condition, sehingga kebijakan, strategi dan program pembangunan yang akan diterapkan seoptimal mungkin dapat menekan bias informasi yang mungkin dapat ditimbulkan.
Adalah suatu upaya yang bijaksana bilamana dalam rangka pembangunan dan pengembangan desa-desa di kawasan pesisir, diawali dengan melakukan proses pengkajian terhadap potensi-potensi dasar yang ada dan dimiliki oleh desa-desa pesisir tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan agar fungsi-fungsi dasar kawasan pesisir, seperti (i) mendukung kegiatan sebagai sumber kehidupan; (ii) keindahan dengan keramahan; (iii) sumber bahan baku, dan (iv) penampungan limbah; benar-benar memberikan arti yang sebenarnya bagi nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya. Sehingga, upaya pengelolaannya dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.
Tujuan dasar identifikasi potensi pengembangan desa-desa pesisir adalah untuk mengetahui tingkat sosial ekonomi masyarakat, kondisi sosial budaya, keadaan lingkungan, sumber-sumber pendapatan, kelembagaan serta prasarana dan sarana pendukung ekonomi masyarakat di kawasan pesisir. Tujuan dan upaya tersebut lebih merupakan suatu upaya pengkajian yang mengarah kepada upaya untuk melihat potensi, isu dan permasalahan dasar yang terdapat di masing-masing desa pesisir, sehingga dapat diidentifikasi kelebihan, kelemahan, peluang dan ancamannya.
Hasil dari identifikasi tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan pemerintah dalam melakukan fungsi pengawasan dan penataan pembangunan ekonomi di kawasan pesisir. Pelaksanaan fungsi dan penataan tersebut dilakukan melalui pendekatan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan ekologi yang berbasis pada partisipasi masyarakat. Pada gilirannya diharapkan akan menuntun penentu kebijakan (decision maker) untuk membuat arah kebijakan, strategi dan pengembangan program yang sesuai dengan kondisi terkini masyarakat pesisir di masa mendatang.
Identifikasi potensi pengembangan desa-desa pesisir, menurut hemat penulis akan lebih efektif bilamana dilakukan dengan menggunakan pendekatan PRA (participatory rural appraisal) yang dikombinasikan dengan RRA (rapid rural appraisal). PRA adalah salah satu metode pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang optimal secara partisipatif. Dalam hal ini teknik penggalian informasinya dapat dilakukan dengan menggunakan metode Androgogi, yaitu sebuah metode penggalian informasi yang didekati melalui teknik perencanaan yang dipetakan secara bersama (meta-plan) oleh peserta forum.
Sedangkan RRA adalah salah satu metode pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara cepat dengan melihat secara visual dan berdasarkan professional judgment dari orang yang melakukan penggalian informasi dengan metode ini. Tentunya, penggalian informasi dengan dua metode tersebut harus didukung dengan data dan informasi ilmiah dalam rangka melihat secara holistik keuntungan dan kerugian secara ekonomi dan ekologi dari kegiatan yang akan dilakukan.
Di Oita – Jepang, telah dikembangkan suatu upaya pengembangan desa dengan melihat faktor kekuatan lokal (local strengthen development) sebagai basis pengembangan. Hal ini dapat diindikasikan bahwa upaya pengembangan desa dilakukan dengan melihat prioritas utama dari sekian kekuatan yang dimiliki sendiri oleh sebuah desa (local strengthen) untuk membangun desa itu sendiri. Dimana dalam penerapannya, setiap desa di Jepang, diwajibkan untuk memilih salah satu produk yang akan dijadikan sebagai komoditi unggulan desanya. Istilahnya adalah one village for one product, artinya bahwa satu desa akan menghasilkan satu produk yang menjadi komoditi unggulan dari desa tersebut.
Jika dicermati secara singkat, adalah bukan sesuatu hal yang mustahil bilamana apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Oita – Jepang juga dapat diterapkan di Indonesia. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa komoditas utama dari desa-desa pesisir biasanya berupa produk hasil perikanan. Oleh karena itu, bisa saja produk unggulan dari desa tersebut berupa produk olahan hasil perikanan.
Namun demikian, untuk kasus pesisir Indonesia, bisa saja cakupan wilayah pengembangannya diperluas dari cakupan desa menjadi cakupan daerah (kabupaten/kota) atau bahwa tingkat regional (lebih dari satu kabupaten/kota). Hanya tetap saja prinsip model pengembangannya sama yaitu satu wilayah untuk satu produk (one region for one product). Misalnya saja, kita mengenal dengan familiar bahwa “teri medan” merupakan salah satu produk andalan dari daerah Sumatera Utara, “pindang bandeng Kal-Tim” merupakan salah satu produk unggulan daerah Kalimantan Timur, “mutiara” merupakan salah satu produk unggulan dari daerah-daerah di wilayah Indonesia bagian timur, dan sebagainya.
Adalah bukan sebuah keniscayaan bilamana suatu kegiatan atau program atau apa saja benar-benar datang dari buah pemikiran atau usulan masyarakat, maka kegiatan/program tersebut akan dapat berjalan dengan baik. Minimal masyarakat mempunyai kerelaan untuk melakukan kegiatan tersebut karena kegiatan/program tersebut diusulkan sendiri oleh masyarakat. Dalam hal ini rasa memiliki (sense of belonging) masyarakat terhadap kegiatan/program tersebut akan signifikan terlihat.
Selama ini, bilamana masyarakat kurang perduli dengan beragam macam program pemerintah adalah lebih disebabkan oleh kurangnya rasa memiliki. Hal ini lebih dikarenakan program pemerintah tersebut hanya bersifat sementara dan tidak dibarengi dukungan lain seperti misalnya pemberian pelatihan-pelatihan yang secara optimal dapat mendukung keberlangsungan program, baik pelatihan teknis, manajerial, keuangan, pemasaran, dan sebagainya. Sehingga terjadi fenomena bahwa program hanya berlangsung seiring dengan masih berjalannya suatu proyek, sehingga suatu ketika bilamana waktu pelaksanaan proyek selesai, maka program tersebut juga akan berhenti dengan sendirinya.
Oleh karena itu, dalam rangka menjaga keberlangsungan suatu program, maka seoptimal mungkin bahwa program tersebut harus diarahkan datang dari masyarakat yang dikuatkan secara ilmiah dengan melihat keuntungan dan kerugiaan secara ekonomi dan ekologi. Selain dibarengi dengan pelatihan-pelatihan yang mendukung keberlangsungan program, penting pula dilakukan pengawasan (monitoring) yang terprogram dalam pelaksanaan action plan serta program kerja yang berkelanjutan dan tidak setengah-setengah.
Apa yang dicitakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan selaku instansi pemerintah yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan, untuk membangun dan mengembangkan sektor ini adalah suatu hal yang patut dihargai dan diberikan respon positif berupa dukungan partnership dari berbagai lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah.
Walaupun konsep dan implementasi program ini masih belum menunjukkan arah yang adaptif bagi nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya. Namun sebagai sebuah program nasional, hal ini perlu dicermati dan diarahkan agar dapat berhasil dan bernilai guna. Oleh karena itu, sekali lagi penulis berharap pengalaman Oita – Jepang dapat menjadi masukan penting bagi para pembuat keputusan (decision maker) untuk secara bersama membangun dan mengembangkan sektor kelautan sebagai salah satu prime mover pembangunan nasional.
Institute for Applied Sustainable Development (IASD)
Jl. Bhayangkara I No.26, Sindangbarang, Bogor-16117, INDONESIA
Telp. 0062 251 8422735
Fax. 0062 251 8422735
HP. 0062 812 11000 90
No comments:
Post a Comment